Oleh : Fahmi Rasid
Digitalisasi pelayanan publik di Provinsi Jambi kini bukan sekadar wacana, tapi sudah menjadi bagian dari rencana besar pemerintah daerah dalam RPJMD Jambi 2025-2029, yang diatur dalam Perda Nomor 04 Tahun 2025. Dengan jargon “Jambi Mantap 2025-2029,” pemerintah ingin membuktikan bahwa transformasi digital bisa membawa perubahan positif dalam pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat yang selama ini kadang terguncang oleh berbagai isu di media sosial.
Kita semua tahu, di era digital ini masyarakat semakin menuntut kemudahan dan kecepatan layanan. Bayangkan saja, dulu kita harus mengantre berjam-jam, bolak-balik membawa berkas, dan menunggu proses yang panjang untuk mengurus dokumen atau layanan administrasi lainnya. Kini, dengan digitalisasi, semua itu bisa dilakukan lewat smartphone atau komputer tanpa harus repot keluar rumah. Ini jelas sebuah perubahan yang menyenangkan dan sangat membantu masyarakat.
Selain mempermudah akses layanan, digitalisasi juga menjadi senjata ampuh untuk meredam isu-isu negatif yang kerap menyebar di media sosial. Tidak bisa dipungkiri, media sosial sering jadi lahan subur bagi kritik dan gosip yang kadang tidak berdasar. Hal ini bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Nah, dengan layanan yang serba transparan dan terekam secara digital, masyarakat jadi bisa melihat langsung bagaimana proses pelayanan berlangsung. Pemerintah juga jadi lebih mudah menjawab keluhan secara cepat. Jadi, dengan keterbukaan ini, hoaks dan informasi negatif bisa diminimalisir.
Nah, di sinilah peran penting Komisi Informasi Provinsi Jambi (KI) hadir. KI berfungsi sebagai penjaga keterbukaan informasi publik, memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajibannya memberikan akses informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan digitalisasi pelayanan publik yang didukung oleh KI, proses keterbukaan informasi menjadi makin transparan dan mudah dipantau. Masyarakat bisa mengajukan permintaan informasi, memberikan feedback, bahkan mengawasi kinerja pemerintah secara online. Ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan warga, sekaligus memupuk rasa saling percaya.
Tentu saja, digitalisasi pelayanan publik juga punya tantangan. Misalnya, di beberapa daerah seperti Kerinci, Merangin, dan Muaro Jambi, akses internet belum merata, dan masih banyak warga yang kurang familiar dengan teknologi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar tidak ada yang tertinggal dalam era digital ini. Selain itu, para aparatur pemerintah juga perlu terus diasah kemampuannya supaya bisa mengoperasikan sistem digital dengan baik. Kalau tidak, program digitalisasi bisa jadi kurang maksimal.
Meski begitu, potensi yang bisa diraih dari digitalisasi sangat besar, apalagi untuk pengembangan pariwisata di tiga kabupaten tersebut. Kerinci dengan keindahan alamnya, Merangin yang kaya budaya, dan Muaro Jambi dengan situs sejarahnya, semuanya bisa lebih dikenal luas lewat promosi digital yang terintegrasi. Bayangkan wisatawan bisa mendapat informasi lengkap lewat aplikasi resmi, mengurus izin usaha wisata secara online, bahkan menikmati layanan digital saat berkunjung semua itu akan meningkatkan pengalaman mereka dan mendorong perekonomian lokal.
Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah mengumpulkan data wisatawan dengan akurat, sehingga strategi pengembangan pariwisata bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Komunitas lokal pun bisa ikut menikmati manfaatnya, seperti menjual produk kerajinan tangan atau kuliner khas lewat platform digital. Dengan begitu, ekonomi kreatif di daerah bisa tumbuh lebih pesat.
Tentu, untuk mewujudkan semua ini, pemerintah perlu kerja sama dari banyak pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga swasta, pelaku teknologi, dan tentu saja masyarakat itu sendiri. Semua harus bergerak bersama agar transformasi digital ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat nyata.
Pada akhirnya, digitalisasi pelayanan publik adalah jembatan bagi Provinsi Jambi menuju pemerintahan modern yang efektif, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Dengan dukungan Komisi Informasi sebagai pengawal keterbukaan publik, program ini tidak hanya memperbaiki layanan, tapi juga membangun kepercayaan dan memajukan daerah, khususnya dalam sektor pariwisata yang punya potensi besar.
Mari kita dukung dan manfaatkan digitalisasi ini dengan baik, supaya Jambi benar-benar mantap di tahun-tahun mendatang pelayanan makin mudah, pariwisata makin berkembang, dan masyarakat makin sejahtera.
